Regardez-vous: Edukasi Inklusif, Kunci Kemajuan Pembangunan Manusia

Presiden Republik Indonesia, Bapak. Ir. Joko Widodo dalam lampiran pidato kenegaraannya pada tahun 2017 silam menyebutkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari Dimensi Pembangunan Manusia yang notabene merupakan Srategi Pembangunan Nasional. Pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi dan daya saing.

Kendati demikian, kesenjangan partisipasi pendidikan masih ditemui baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota di dalam provinsi. Secara umum kesenjangan tersebut terjadi karena kendala geografis dan ketersediaan infrastruktur penunjang yang memudahkan anak dalam mengakses layanan pendidikan. Upaya meningkatkan pemerataan dan memperluas akses pendidikan ditempuh melalui penyediaan bantuan operasional di semua jenjang untuk mengurangi beban masyarakat dalam menanggung biaya pendidikan di sekolah.

dok: Lampiran Pidato Presiden RI, 2017

Berkenaan dengan hal tersebut, pembangunan pendidikan kedepan masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan diantaranya: 1) Belum semua penduduk memperoleh layanan akses pendidikan yang berkualitas; 2) Masih terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan dasar antar wilayah dan antar kelompok pendapatan; 3) Belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas; 4) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan; 5) Masih rendahnya kualitas proses pembelajaran, terutama terkait dengan jaminan kualitas layanan pendidikan, lemahnya pelaksanaan kurikulum serta lemahnya sistem penilaian pendidikan; 6) Masih terdapat ketidaksesuaian pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja; 7) Masih timpangnya ketersediaan guru antar sekolah dan antar wilayah; 8) Belum signifikannya dampak berbagai program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa; 9) Melemahnya pendidikan budi pekerti di sekolah; 10) Makin pudarnya karakter dan jati diri bangsa pada diri siswa; serta 11) Masih belum optimalnya pendidikan masyarakat dan pendidikan keterampilan kerja.

Di satu sisi penting untuk diketahui bahwa guru dengan pengalaman 15 tahun mengajar di Indonesia, termasuk salah satu profesi dengan nominal gaji paling rendah di dunia. Mengutip data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), besarnya gaji yang diterima oleh guru sekolah dasar di Indonesia per tahun adalah US$ 1.974. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri di tanah air berkaitan dengan kesejahteraan para pendidik.

dok: databoks.katadata.co.id

Guna mempercepat peningkatan taraf pendidikan penduduk serta mengatasi beberapa permasalahan yang ada maka kebijakan pembangunan pendidikan sebaiknya diarahkan pada: 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah; 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; 3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru yang merata; 4) Meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan.

dok: Lampiran Pidato Presiden RI, 2017

Buktinya, pemerintah telah berkomitmen untuk mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk pendidikan dengan tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan serta mencapai sasaran program pemerintah. Di antaranya adalah Program Indonesia Pintar ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh 19,7 jiwa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 56 juta siswa, Bidik Misi untuk 401 ribu mahasiswa, serta perbaikan ruang ruang kelas. Indikator pendidikan juga ditargetkan mengalami perbaikan pada tahun ini.

dok: databoks.katadata.co.id

Kebijakan pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan revolusi mental khususnya di satuan pendidikan melalui: Peningkatan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter/budi pekerti dan budaya bangsa; Penciptaan lingkungan pendidikan yang menumbuhkan integritas, beban intimidasi dan kekerasan; serta Penegakan hukum dan disiplin di sektor pendidikan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Michelle Obama pada 2009 silam dalam kunjungan resmi pertamanya sebagai Ibu Negara di Elizabeth G. Anderson School dimana beliau menyatakan bahwa “A Passionate, personal case for education”. Pendidikan yang baik merupakan hal yang penting. Oleh karenanya, semua orang berhak memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan. Michelle meyakini bahwa pendidikan berpengaruh terhadap nasib seseorang. Sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi tanggung jawab multipihak, tidak terkecuali para pihak swasta. Semisal, EduCenter yang merupakan pusat belajar dan kursus yang kemudian menjadi Mall Edukasi pertama di Indonesia. Konsep EduCenter sendiri yaitu sebagai pusat edukasi pertama dan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 20 institusi pendidikan ternama didalamnya.

dok: https://www.educenter.id

Adapun berdasarkan hasil penelusuran laman Alexa.com diperoleh informasi bahwa laman web EduCenter memiliki tren yang terus meningkat yang menandakan bahwa EduCenter mulai sering diakses oleh masyarkat semenjak 2017 silam hingga sekarang.

dok: https://www.alexa.com/

Tak pelak hal ini membuat kehadiran EduCenter seakan menjadi angin segar terhadap pelbagai permasalahan pendidikan di tanah air. EduCenter menjadi pusat pendidikan terintegrasi dan memiliki konsep yang menarik. EduCenter diyakini akan dapat menjadi terobosan baru dalam bidang pendidikan tanah air dengan mengusung jargon “One Stop Education of Excellence”.

dok: https://www.educenter.id

Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin merasakan sensasi edukasi yang berbeda maka bisa langsung datang dan mengunjungi EduCenter, mall edukasi pertama di Indonesia. Berikut alamatnya:

dok: https://www.educenter.id

*Penulis merupakan Narasumber Ahli Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta (2014 – 2015) dan saat ini bertugas di Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Penulis memiliki ketertarikan terhadap dunia pendidikan dan literasi.

Referensi: