Orasi ilmiah Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Dominicus Savio Priyarsono, MS pada tanggal 1 November 2014 mengangkat topik “Beberapa Masalah dan Kebijakan Publik tentang Infrastruktur: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi”. Dalam orasi ilmiahnya beliau menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan prasyarat pembangunan ekonomi.
Tapi...
 |
| dok: https://www.youtube.com/watch?v=8v8-y7Jj13Y |
Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan lambannya pembangunan infrastruktur dalam perekonomian berakar pada masalah ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak mencukupi. Semacam ada persoalan salah alokasi dalam APBN sehingga investasi bagi pembangunan infrastruktur hanya kecil. Selain itu bukan rahasia lagi bahwa pembiayaan proyek infrastruktur rentan terhadap penyalahgunaan.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, diperoleh informasi kebutuhan dana untuk investasi bagi pembangunan infrastruktur sebesar Rp 6552 triliun (Priyarsono, 2014). Tapi sayangnya hanya sekitar 22 persen dari kebutuhan dana tersebut yang mampu ditanggung oleh pemerintah baik pusat (APBN) maupun daerah (APBD). Lebih lanjut Prof Priyarsono mengungkapkan bahwasanya tidak ada cara mudah untuk memperoleh solusi bagi permasalahan kekurangan dana untuk investasi bagi pembangunan infrastruktur. Secara teoritis solusinya ialah reformasi fiskal untuk meningkatkan efisiensi APBN dan APBD.
Kebutuhan tiap wilayah akan infrastruktur lazimnya bersifat khas. Pun, bidang sarana dan prasarana yang dibutuhkan berbeda antar wilayah. Semisal kebutuhan terhadap infrastruktur sumber daya air, transportasi, perumahan dan kawasan permukiman, energi dan ketenagalistrikan, komunikasi dan informatika serta kerjasama pemerintah dan swasta.
Dalam bahasan kali ini bidang sarana dan prasarana yang akan menjadi perhatian khusus ialah sumber daya air. Sebagaimana kunjungan saya ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Provinsi Maluku tempo hari bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna mengamati perkembangan infrastruktur sumber daya air. Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya telah mengungkapkan capaian penting di bidang infrastruktur sumber daya air khususnya tentang jaringan irigasi. Disebutkan bahwa hingga tahun 2014, cakupan jaringan irigasi yang diairi waduk telah mencapai 11 persen atau sekitar 800 ribu hektar dari 7,2 juta hektar lahan irigasi di Indonesia (Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI, 2015)
Berdasarkan hasil survei yang berhasil dilakukan dan dihimpun oleh laman saatnyadidengar.org disebutkan bahwa infrastruktur bidang sarana dan prasarana yaitu irigasi hanya memberikan nilai sebesar 3 persen, dalam artian infrastruktur irigasi belum menjadi sektor infrastruktur yang diproritaskan bila dibandingkan dengan sektor infrastruktur lainnya. Lain halnya dengan transportasi yang memiliki nilai sebesar 45 persen dan bisa dikatakan menjadi sektor infrastruktur yang paling diharapkan oleh masyarakat untuk dikembangkan.
 |
| dok: https://www.youtube.com/watch?v=8v8-y7Jj13Y |
Kendati demikian, berangkat dari permasalahan fungsi layanan irigasi yang mengalami penurunan akibat tingginya tingkat kerusakan, rendahnya kehandalan sumber air irigasi dan belum optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan, maka sekiranya dirasa perlu dilakukan tindak lanjut mengingat tersedianya sarana dan prasarana irigasi menjadi salah satu prasyarat kunci yang mendukung upaya peningkatan dan penguatan kedaulatan pangan. Selain itu diperlukan pula pembangunan tampungan-tampungan air baru dan pembentukan unit pengelola satuan irigasi sebagai unit yang bertanggung jawab menjamin keandalan daerah irigasi.
Pada akhir tahun 2015, saya bersama tim Kementerian PUPR berkesempatan melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melakukan Independent Monitoring and Evaluation Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi. Salah satu lokasi kunjungan kami ialah Kabupaten Nias yang beribukota di Gunungsitoli. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dihimpun, kegiatan perekonomiannya didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Hal ini tentu menuntut ketersediaan infrastruktur di bidang sumber daya air yang memadai terutama irigasi. Sama halnya yang terjadi di salah satu kabupaten tertinggal lainnya yaitu Nias Selatan yang beribukota di Teluk Dalam.
 |
| dok: pribadi |
 |
| dok: pribadi |
Lalu, pada September 2016 silam kami mengunjungi Provinsi Maluku salah satunya ke Pulau Buru yang beribukota di Namlea. Kabupaten di Pulau Buru merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Maluku. Kendati demikian Pulau Buru memiliki komoditas perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut karena letak geografis yang sangat strategis dan kekayaan alam lautnya yang berlimpah. Tapi potensi tanaman pangan dan hortikulturanya juga tidak kalah hebat. Fyi, semenjak Mei 2015 telah diresmikan Bendung Way Leman di Pulau Buru.
 |
| dok: pribadi |
Kami pun mengunjungi Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Maluku. Sama halnya dengan Pulau Buru, kabupaten ini juga memiliki potensi komoditas perikanan yang begitu luar biasa, pun sektor pertanian yang potensial. Hal ini terlihat dari potensi tanaman pangan dan hortikultura yang merupakan jenis tanaman yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat. Potensi di sektor pertanian ini lantas menjadi bukti bahwa jaringan irigasi merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
 |
| dok: pribadi |
 |
| dok: pribadi |
Berdasarkan kolaborasi data dan informasi di lapang serta hasil survei yang dirangkum maka diperoleh harapan sederhana dari masyarakat khususnya para petani guna terpenuhinya kebutuhan akan pengairan di lahan mereka yaitu melalui pembangunan waduk dan perbaikan daerah aliran sungai.
Pada akhirnya, alternatif solusi atas segala permasalahan infrastruktur dan bidang sarana dan prasarana ialah:
 |
| dok: https://www.youtube.com/watch?v=8v8-y7Jj13Y |
Semoga!
Referensi:
- Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. 2009. Profil 199 Kabupaten Tertinggal.
- Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. 2015.
- Priyarsono, DS. 2014. Beberapa Masalah dan Kebijakan Publik tentang Infrastruktur: Tinajuan dari Perspektif Ilmu Ekonomi. Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Pertanian Bogor
- https://www.youtube.com/watch?v=8v8-y7Jj13Y
- https://www.youtube.com/watch?v=FLbchluKMYc
- https://www.youtube.com/watch?v=0qH9dLy6fqU
P.s: Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana IPB Bogor. Penulis pernah menjadi Tenaga Ahli Anggota Dewan DPR RI Komisi IV dan Alat Kelengkapan Dewan Badan Anggaran (Banggar). Saat ini penulis menjadi Peneliti di Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC).
Cat: tulisan diikutsertakan dalam Lomba Blog APBN 2017 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 |
| dok: kemenkeu.go.id |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar