“Indonesia Darurat Infrastruktur!”
Hmm…
 |
| Suasana saat para penumpang menunggu kedatangan KRL di Stasiun transit Tanah Abang (dok: pribadi) |
Sepatah kata tadi mungkin tepat menggambarkan suasana hiruk pikuk foto diatas. Tampak jelas para penumpang berjubel menunggu kedatangan Commuter Line arah Bogor. Keadaan "memprihatinkan" di sudut ibukota ini seakan menjadi potret kedaruratan infrastruktur khususnya transportasi angkutan umum di Indonesia.
Tapi, pada September 2016 silam saya bersama tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan lapang ke wilayah timur Indonesia yaitu Maluku. Kami berkunjung ke Kota Ambon, Pulau Buru, Pulau Seram (Seram Bagian Barat) dan Kepulauan Kei, Tual – Langgur di Maluku Tenggara. Satu hal yang menjadi kebingungan kami di lapang ialah tentang statement yang selama ini terdengar bahwa “…kesenjangan infrastruktur antarwilayah terutama di wilayah Indonesia bagian timur masih tinggi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur di wilayah tersebut masih jauh dari memadai sementara itu kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaannya sangat terbatas”
Sedangkan di depan mata kami terbentang infrastruktur fisik jalan yang sangat bagus, mulus, lebar dan luas. Kendaraan beroda dua maupun empat masih sangat jarang yang melintas. Tidak pernah terbayang oleh saya akan menjumpai infrastruktur fisik berupa jalan lengang dengan kondisi yang sebagus ini di salah satu bagian wilayah timur Indonesia. Saya lantas berpikir mungkin kesenjangan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur yang dimaksud tersebut ialah kesenjangan prasarana dan sarana di bidang lain. Yang pasti, bukti nyata di lapang ini menjadi seruan bahwa bukan saatnya lagi untuk terus menerus “mengkerdilkan” wilayah timur Indonesia. Kendati demikian permasalahan memang masih ada dan terus terjadi sehingga membutuhkan jurus jitu guna penyelesaian.
Tapi, pada September 2016 silam saya bersama tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan lapang ke wilayah timur Indonesia yaitu Maluku. Kami berkunjung ke Kota Ambon, Pulau Buru, Pulau Seram (Seram Bagian Barat) dan Kepulauan Kei, Tual – Langgur di Maluku Tenggara. Satu hal yang menjadi kebingungan kami di lapang ialah tentang statement yang selama ini terdengar bahwa “…kesenjangan infrastruktur antarwilayah terutama di wilayah Indonesia bagian timur masih tinggi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur di wilayah tersebut masih jauh dari memadai sementara itu kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaannya sangat terbatas”
Sedangkan di depan mata kami terbentang infrastruktur fisik jalan yang sangat bagus, mulus, lebar dan luas. Kendaraan beroda dua maupun empat masih sangat jarang yang melintas. Tidak pernah terbayang oleh saya akan menjumpai infrastruktur fisik berupa jalan lengang dengan kondisi yang sebagus ini di salah satu bagian wilayah timur Indonesia. Saya lantas berpikir mungkin kesenjangan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur yang dimaksud tersebut ialah kesenjangan prasarana dan sarana di bidang lain. Yang pasti, bukti nyata di lapang ini menjadi seruan bahwa bukan saatnya lagi untuk terus menerus “mengkerdilkan” wilayah timur Indonesia. Kendati demikian permasalahan memang masih ada dan terus terjadi sehingga membutuhkan jurus jitu guna penyelesaian.
Prof. Dr. Ir. Dominicus Savio Priyarsono, MS, Guru Besar IPB dalam Orasi Ilmiah Guru Besarnya pada November 2014 silam yang berjudul “Beberapa Masalah dan Kebijakan Publik tentang Infrastruktur: Tinjauan dari Perspektif llmu Ekonomi” menjelaskan bahwa infrastruktur memiliki makna struktur dasar fisik dan organisasional yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu masyarakat atau perusahaan; atau jasa dan fasilitas yang dibutuhkan sebuah perekonomian untuk berfungsi.
Prof. Priyarsono merekomendasikan kajian kelembagaan yang fundamental guna mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat lamban. Ilmu Ekonomi dapat menyumbangkan teorinya dalam bidang perancangan mekanisme untuk memecahkan permasalahan yang ada melalui Teori Insentif dengan pendekatan The Principal Agent Model guna memahami permasalahan kelembagaan yang menghambat pembangunan infrastruktur. Selanjutnya beliau menyarankan untuk dibentuknya semacam badan nasional yang berfungsi sebagai clearing house guna mengatasi kelemahan dalam hal kapasitas kelembagaan dan kapabilitas sumber daya manusia di tingkat daerah. Badan ini diberi tugas dan wewenang untuk secara komprehensif mempersiapkan pembangunan infrastruktur. Intinya, perlu ada pemberdayaan kelembagaan untuk mengatasi permasalahan dalam proses pembangunan infrastruktur di tanah air.
Lebih lanjut Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya dalam rangka HUT ke – 70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI pada Agustus 2015 silam mengungkapkan arah pembangunan khususnya bidang sarana dan prasarana yaitu sumber daya air, transportasi serta perumahan dan kawasan permukiman. Adapun arah pembangunan khususnya di bidang infrastruktur tersebut dilengkapi dengan landasan kebijakan, capaian penting apa saja yang telah berhasil dicapai serta tindak lanjut atas permasalahan yang ada. Berkenaan dengan hal tersebut serta dilengkapi dengan data dan informasi aktual di lapang maka saya berusaha mencoba memberikan potret dan narasi kinerja pemerintah guna menggambarkan hasil pembangunan baik dari segi nilai kemanfaatan, harapan maupun solusi serta saran atas strategi komunikasi pemerintah agar diseminasi informasi sampai di masyarakat secara efektif.
Transportasi
Capaian Penting
 |
| Berpose dengan latar belakang Jembatan Merah Putih Ambon, Maluku (dok: pribadi) |
 |
| Jembatan Barelang atau Jembatan Habibie di Batam, Kepri (dok: pribadi) |
Selama periode 2004 – 2014 kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah mengarah kepada peningkatan daya saing. Pembangunan sektor transportasi mengalami kenaikan yang cukup baik di sektor jalan. Keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015 telah dibangun Jembatan Soekarno di Manado sepanjang 1.127 meter yang merupakan bagian dari Manado Outer Ring Road (MORR). Kunjungan saya ke Ambon, Maluku pada September 2016 silam juga menjadi salah satu upaya guna membuktikan bahwa infrastruktur Jembatan Merah Putih di Kota Ambon memang memudahkan masyarakat sekitar dalam bertransportasi terutama dalam meminimalkan waktu dan jarak tempuh.
Grafik perkembangan pembangunan memperlihatkan tren yang meningkat dari pembangunan jalan nasional, jalan tol dan jembatan selang periode 2004 - 2013. Selain itu, salah satu terobosan transportasi darat periode 2004 – 2014 adalah pembangunan sarana transportasi perkotaan berupa Bus Rapid Transit (BRT)/angkutan umum massal sebagai solusi mengatasi kemacetan.
Selain pembangunan terminal dan pelabuhan, terdapat pula beberapa bandara strategis yang telah dibangun diantaranya Bandar Udara Kualanamu Sumatera Utara. Kunjungan ke Medan pada tahun 2015 silam memberikan saya kesempatan menyaksikan secara langsung kemegahan Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Bandara ini dilengkapi integrasi kereta api dan bandara yang merupakan wujud nyata capaian kinerja pemerintah dalam membangun bandara yang strategis.
Permasalahan dan Tindak Lanjut
- Masalah: Pembebasan lahan untuk penyediaan infrastruktur yang masih berlarut. Hal ini secara nyata mempengaruhi kinerja sektor transportasi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- Tindak lanjut: Upaya tindak lanjut yang diperlukan antara lain memperkuat koordinasi dengan pihak terkait diantaranya pemerintah daerah, BPN serta penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) termasuk melalui nota kesepahaman (MoU).
- Masalah: Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi.
- Tindak lanjut: Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan serta sertifikasi SDM dan juga termasuk SDM pemerintah daerah.
- Masalah: Peran pemerintah daerah dan swasta dalam mendukung pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi masih rendah.
- Tindak lanjut: Hal ini perlu mendapatkan perhatian melalui penyederhanaan perijinan penyelenggaraan prasarana dan sarana transportasi serta optimalisasi kerjasama melalui MoU atau perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah serta swasta dalam berinvestasi di sektor transportasi
- Masalah: Belum memadainya dokumen perencanaan yang dipersyaratkan dalam pembangunan infrastruktur transportasi seperti dokumen Rencana Induk dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terutama pembangunan prasarana pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Laut.
- Tindak lanjut: Upaya yang diperlukan diantaranya adalah melakukan percepatan penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Induk dan AMDAL secara parallel dengan proses persiapan konstruksi pembangunan infrastruktur transportasi dengan memanfaatkan rekayasa teknologi dalam pekerjaan fisik.
Sumber Daya Air
Capaian Penting
 |
| dok: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI (2015), diolah |
 |
| dok: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI (2015), diolah |
 |
| dok: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI (2015), diolah |
Permasalahan dan Tindak Lanjut
Semenjak 2015 saya terlibat project kerjasama dengan Kementerian PUPR untuk melakukan Independent Monitoring and Evaluation Dana Alokasi Khusus dalam bidang irigasi yang merupakan lingkup kerja dari Dirjen Sumber Daya Air. Kunjungan lapang pun kami lakukan ke Sumatera Utara yaitu di Balai Wilayah Sungai Medan hingga Pulau Nias tepatnya ke Gunung Sitoli dan Nias Selatan. Lalu, pada September 2016 silam kami melakukan kunjungan lapang ke Maluku guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di bidang irigasi tahun 2015 dan kebetulan pada bulan Mei 2015 telah diresmikan Bendung Way Leman di Pulau Buru, Maluku. Temuan kami, ternyata permasalahan infrastruktur di bidang sumber daya air khususnya irigasi yang ada di lapang dari tahun ke tahun hampir serupa antar wilayah.
 |
| FGD terkait pelaksanaan kegiatan DAK dan TP-OP bidang irigasi di Nias Selatan, Sumatera Utara (dok: pribadi) |
 |
| FGD pelaksanaan kegiatan DAK bidang irigasi di Pulau Buru, Malauku (dok: pribadi) |
- Masalah: Fungsi layanan irigasi mengalami penurunan akibat tingginya tingkat kerusakan, rendahnya kehandalan sumber air irigasi, dan belum optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan.
- Tindak lanjut: Mengingat tersedianya sarana dan prasarana irigasi menjadi salah satu prasyarat kunci yang mendukung upaya peningkatan kedaulatan pangan, khususnya pertanian padi, maka sebaiknya pemerintah dapat mewujudkan terbangunnya lahan sawah beririgasi dan memulihkan fungsi jaringan irigasi yang rusak. Selain itu, diperlukan pula pembangunan tampungan air baru dan pembentukan unit pengelola satuan irigasi sebagai unit yang bertanggung jawab menjamin keandalan daerah irigasi.
Pada 2015 silam, saya melakukan kunjungan lapang ke Bandung bersama Kementerian PUPR dalam rangka meninjau layanan air baku. Kami mempelajari tentang Model Instalasi Pengolahan Air mulai dari reservoir, bak penampung hingga tangki yang digunakan. Berdasarkan hasil peninjauan lapang akhirnya didapati beberapa masalah didalamnya.
 |
| Tangki penampung yang merupakan bagian dari Model Instalasi Pengolahan Air berlokasi di Kab. Bandung, Jawa Barat (dok: pribadi) |
- Masalah: Kapasitas tampung per kapita dan cakupan layanan air baku masih rendah. Kondisi tersebut akhirnya memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga membawa dampak terjadinya penurunan muka tanah di beberapa daerah seperti di pesisir utara Jakarta.
- Tindak lanjut: Oleh karenanya rencana pembangunan bendungan baru guna meningkatkan kapasitas tampung yang dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik perlu segera diwujudkan.
Belum lekang dari ingatan kisah di awal tahun 2014 yang memicu duka mendalam atas musibah banjir bandang yang melanda Kota Manado, Sulawesi Utara. Aktivitas perekonomian Manado lumpuh total diakibatkan infrastruktur yang rusak parah. Kota yang saya diami 23 tahun lamanya tersebut mengalami permasalahan yang cukup pelik dalam hal perubahan eksplorasi dan tata guna lahan khususnya pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang lantas tidak diimbangi konservasi.
- Masalah: Kapasitas infrastruktur pengendali banjir dan genangan masih rendah sehingga belum mampu mengimbangi peningkatan intensitas aliran permukaan di kawasan strategis dan perkotaan. Perubahan eksplorasi dan tata guna lahan pada DAS yang tidak diimbangi konservasi dan perubahan pola dan intensitas curah hujan yang diperparah dengan buruknya kondisi drainase makro mikro serta semakin meningkatnya pembuangan sampah ke badan sungai, telah meningkatkan kerawanan daya rusak air di berbagai wilayah di Indonesia.
- Tindak lanjut: Pemerintah perlu melakukan pembangunan flood management system di 33 Balai Wilayah Sungai beserta penerapan perangkat manajemen pengendalian banjir. Serta perlunya melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan penerapan pengelolaan pantai lebih terpadu dan berkelanjutan guna mengatasi banjir yang masih kerap terjadi dan meluasnya dampak abrasi pantai di kota pesisir dan pulau terluar.
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Capaian Penting
Sebagai salah satu wujud komitmen bentuk dukungan pemerintah untuk membantu penyediaan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, Presiden RI telah mencanangkan "Program Pembangunan Sejuta Rumah" pada tanggal 29 April 2015 di Ungaran, Kabupaten Semarang.
Permasalahan dan Tindak Lanjut
 |
| Contoh RISHA yang dibangun oleh Kementerian PUPR berlokasi di Kab. Bandung, Jawa Barat (dok: pribadi) |
- Masalah: Penyediaan hunian layak khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih dihadapkan pada beberapa tantangan diantaranya Mismatch supply demand pembangunan rumah untuk MBR. Pertambahan penduduk perkotaan yang pesar dalam beberapa dekade terakhir menyebabkan semakin terbatasnya lahan hunian di perkotaan dan menyebabkan peningkatan harga lahan sekitar 20 persen per tahun dalam 3 tahun terakhir. Hal ini telah menyebabkan kenaikan harga hunian yang semakin menyulitkan MBR mengakses hunian layak dan terjangkau. Sementara itu, kapasitas pemerintah dalam mendukung penyediaan rumah belum dapat mengimbangi kebutuhan, seiring meningkatnya jumlah rumah tangga baru.
- Tindak lanjut: Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong peran Perumnas menjadi Badan Pengelola Perumahan melalui penyesuaian PP No. 15/2004 serta penyesuaian peraturan terkait pengurangan penarikan IMB di daerah.
- Masalah: Belum optimalnya keterlibatan pihak swasta dalam membangun rumah MBR. Para pengembang dihadapkan pada kondisi tingginya harga lahan dan bahan bangunan serta belum efisiennya proses perizinan yang dapat mencapai 20 persen dari biaya pembangunan rumah. Sementara itu regulasi yang ditetapkan belum dapat mendorong pihak swasta dalam penyediaan rumah bagi MBR.
- Tindak lanjut: Kedepannya pemerintah perlu melakukan penyesuaian peraturan terkait hunian berimbang agar ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah.
- Masalah: Semakin meningkatnya luas kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014, terdapat 38,431 ha luas kawasan pemukiman kumuh perkotaan yang harus ditangani seluruhnya.
- Tindak lanjut: Upaya yang perlu dilakukan diantaranya yaitu penanganan permukiman kumuh berbasis kolaborasi antar sektor, baik pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan dan masyarakat untuk bersama-sama menangani permukiman kumuh secara tuntas dan berkelanjutan.
Kerjasama stakeholder terkait bersama dengan masyarakat dalam mewujudkan keberlangsungan pembangunan infrastruktur yang semakin baik kedepannya menjadi sebuah keharusan. Sudah sepatutnyalah kita mengapresiasi capaian penting kinerja pemerintah dan turut serta berkontribusi dalam perbaikan aktif guna menindaklanjuti permasalahan infrastruktur di tanah air.
Referensi:
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2004 - 2013. Perkembangan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Kementerian Perhubungan. 2004 - 2013. Pembangunan Terminal, Pelabuhan dan Bandara
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2015. Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
- Priyarsono, DS. 2014. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB “Beberapa Masalah dan Kebijakan Publik tentang Infrastruktur: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi”. Institut Pertanian Bogor
Cat: tulisan diikutsertakan dalam Blog Competition oleh Kementerian Kominfo dan Rumah Blogger Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar